Menyoal "Kemerdekaan" di 17 Agustus 2015

Sudah ke 70 tahun perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia selalu dirayakan. Bukan kenapa, karena bangsa yang besar akan selalu mengingat perjuangan para pendahulunya, pahlawan. Namun bulan agustus tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Agustus tahun 2015 ini disambangi beberapa peristiwa yang cukup menarik perhatian khalayak umum. Mulai dari dua organisasi Islam terbesar di negeri ini yang melakukan Muktamar, pelambanan ekonomi, hingga menilik kemerdekaan hari ini.

Kemerdekaan Indonesia sejatinya lebih awal dari kemerdekaan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, malaysia, dan brunai darussalam. Tapi kalau melihat kondisi sosial secara ekonomi Indonesia masih dibawah negara tetangga tersebut. Entah apa sebenarnya yang terjadi, karena saya memang bukan pakar di bidang ekonomi juga politik karena pengetahuanku pada keduanya masih sangat kurang. Kenapa harus ekonomi dan politik? karena pada keduanya bagi saya bangsa bergantung pada gilirannya berimbas pada sosial juga pendidikan. Namun pada kali ini saya hanya mencoba melihat makna "Kemerdekaan" bangsa ini sejauh yang saya mampu.

Pada awal bulan ini yang menarik perhatian saya adalah muktamar dua organisasi Islam di negeri ini, NU dan Muhammadiyah. Pada muktamar kali ini, keduanya mengusung tema yang saling mendukung satu sama lain, mereka kompak untuk menjadi organisasi yang akan memperjuangkan bangsa yang maju, cerah, beradab dan progresif.

Dua organisasi ini kebetulan sama-sama memberikan fatwa yang menarik bagi pelaku korupsi. NU mengusungkan sepakat setelah melalui bahtsul masa'il terkait hukuman mati bagi koruptor, pun selain pembunuhan, produsen, pemasok, dan pengedar narkoba. Sedang Muhammadiyah mengusungkan pelarangan sholat jenazah terhadap pelaku korupsi / koruptor. Hingga tadi malam dua fatwa yang usung oleh organisasi tersebut di layar televisi. Tentu fatwa tersebut akan ada dampak positifnya yang juga bisa terjadi kontroversial. Terutama bagi aktivis HAM.

Kondisi lain terkait pelambanan ekonomi Indonesia hingga pelemahan nilai ekonomi, terlihat dari nilai tukar mata uang rupiah yang bisa dibilang sudah tak ada harganya. Belum lagi dengan persoalan pelik lainnya bangsa ini.

Entah harus bagaimana, saya sebagai rakyat yang belum bisa memberikan sumbangsih apa-apa pada bangsaku ini terhenyak karena di kemerdekaan bangsa yang sudah berumur 70 tahun ini, bangsa ini masih jauh dari impian kemerdekaan yang dulu di impikan oleh para pahlawan.

Akhir kata, meski permasalahan negeri ini beigtu komplit, namun bangsa ini masih bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi jika melihat negeri tetangga kita harus malu, malu karena kita belum merdeka secara ekonomi, belum merdeka secara politik, belum merdeka secara pendidikan. Kita harus "SADAR" dan "PEDULI" untuk lebih berjuang lagi baik secara mikro maupun makro. Pribadi juga kelompok. Wallahua'lam

Tak Jauh Beda Tanpa Pemerintahan

Desaku ini -ganjaran- kalau dilihat SDM tidak kalah dengan desa-desa yang lain. Desa yang kaya pendidikan, mulai dari banyaknya pesantren hingga banyaknya sekolah-sekolah yang ada. Konon sebagian pesantren-pesantren di desaku ini ada sejak sebelum pemerintahan. Hal itu berarti bahwa proses memerdekaan manusia dari kebodohan sudah diusahakan oleh masyayikh desa ini.

Dulu saya juga pernah diceritakan oleh paman. Dulu desa Ganjaran ini sempat dijadikan kiblat kajian keagamaan di wilayah Malang selatan, sebagai referensi pendapat keagamaan ketika disuatu daerah terdapat masalah terkait syariat, tutur beliau. Dari cerita beliau, saya bangga lahir didesa pesantren ini.

Namun seiring bergelindingnya zaman yang begitu cepat. Terkadang terasa risau melihat kondisi sosial sekarang. Masih kuat ingatanku, ketika dulu aku masih kecil hingga berumur 13 tahunan masih belum pernah melihat anak desa yang berlenggang memperlihatkan auratnya sedemikian vulgar. Namun kini, melihat aurat yang vulgar sudah bukan hal tabu. Negeri ini sudah mengalami krisis moral.

Dan ada hal lain yang bagi saya perkembangannya sangat lamban untuk negeri yang sudah merdeka 70 tahun ini. Yaitu pelayanan masyarakat. Yang saya tau dari periode ke periode dari pergantian Kepala Desa di desaku ini, tak banyak memberikan pengaruh. Seakan pergantian periode ke periode tak ada artinya. Dimulai dari perangkat desa yang sepertinya bukan bidang profesional mereka, hingga Kepada Desa. Yang saya tahu visi dan misi periode mereka begitu mulia nan bagus apabila benar-benar terealisasi. Namun nyatanya sebagian kecil yang terealisasi. Dari periode ke periode yang dirasakan hanya terkait perbaikan jalan. Soal perkembangan ekonomi, pendidikan, juga sosial desa sepertinya tak banyak berpengaruh.

Demi berkembangnya pelayanan masyarakat, seyogyanya ada transparansi terkait program kerja desa juga pendapatan desa. Sehingga masyarakat tahu apa yang mereka lakukan, mereka yang oleh rakyat desa ini percaya. Mereka yang diberikan amanah. Mereka yang menjadi wakil rakyat desa.
Pergantian kepada desa belumlah terlalu lama, namun lagi-lagi yang terlihat perkembangannya dari pembangunan desa hanya perbaikan jalan. Ku lihat petani-petani desa ini tak ada yang berhasil karena campur tangan dari desa. Seakan pemilihan kepada desa yang dilakukan 5 tahun sekali itu hanya agenda rutinan yang tak begitu berdampak bagi para pemilihnya. Atau semua ini hanya anggapan saya saja yang tak sesuai realita. Wallahu a'lam

“ Istilah korupsi, suap, pembobolan, mark up, catut, artinya sama. Tidak jujur. Artinya sama, tidak menuju ke keadilan sosial. Artinya, merampas nyawa kehidupan lain”. Arswendo Atmowiloto

Sumber : gambar dari Lensaindonesia.com